Perhubungan
Perhubungan Laut
Perizinan Perhubungan Laut diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, sebagai berikut:
Perizinan dan Non Perizinan
1. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Antar Kab/Kota Dalam Wilayah Prov. Kalbar SOP Syarat 
2. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti kemas Syarat 
3. Izin Usaha Perusahaan Tally Mandiri Syarat 
4. Izin Usaha Perusahaan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Syarat 
5. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (SIUAPP) Syarat 
6. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Syarat 
7. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPALPR) Syarat 
8. Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus (Tersus) Syarat 
9. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyebrangan Syarat 
10. Izin Membangun/Memindahkan/Membongkar Bangunan atau Instalasi Pada Klas Alur Pelayaran Sungai dan Danau Klas Syarat 
11. Izin Pembangunan/Pengoperasian/Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau ke Terminal Khusus Syarat 
12. Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Syarat